Mamuju, nuansainfo.com – Di tengah polemik pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), suara keras datang dari Koordinator Pemerhati Sulawesi Barat, Supriadi. Dalam kapasitasnya sebagai pemantik pada Dialog Publik yang digelar di Taman Karema, Mamuju, ia menyatakan bahwa kontroversi ini tidak boleh dianggap angin lalu.
Menurut Supriadi, publik di Sulawesi Barat harus lebih jeli membaca arah kebijakan. Ia mengingatkan bahwa setiap program yang menyandang embel-embel nasionalisme dan pemberdayaan rakyat wajib diuji secara terbuka.
“Jangan sampai koperasi yang seharusnya menjadi benteng ekonomi rakyat justru berubah menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan di tingkat desa,” tegasnya.
Sorotan pada Struktur dan Pola Kendali
Supriadi menilai persoalan utama bukan pada konsep koperasinya, melainkan pada pola pembentukan dan pengendaliannya. Ia mempertanyakan apakah inisiatif tersebut benar-benar lahir dari kebutuhan warga desa atau didorong oleh desain kebijakan yang top-down.
Ia juga menyoroti potensi politisasi jika struktur kepengurusan tidak dibangun secara demokratis dan independen. “Kalau mekanisme pemilihan pengurus tidak transparan, kalau akses informasi tertutup, maka wajar publik mencurigai ada agenda lain di baliknya,” ujarnya.
Kewaspadaan terhadap Sentralisasi Baru
Lebih jauh, Supriadi memperingatkan bahaya sentralisasi model baru yang berkedok pemberdayaan. Ia menilai, jika pengawasan lemah dan partisipasi warga hanya formalitas, maka koperasi bisa menjadi alat kontrol ekonomi dan sosial di akar rumput.
“Kita tidak anti pembangunan. Kita hanya ingin memastikan bahwa pembangunan tidak menjadikan rakyat sebagai objek, tetapi subjek yang menentukan arah,” katanya.
Ujian Integritas Kebijakan
Dialog publik ini, menurut Supriadi, adalah bentuk kontrol sosial yang sah dalam demokrasi. Ia mendorong masyarakat untuk tidak takut bertanya dan tidak ragu mengkritisi kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kalau program ini benar untuk rakyat, maka ia akan kuat diuji dengan transparansi. Tetapi jika ada yang disembunyikan, cepat atau lambat akan terbuka,” pungkasnya.
Dengan nada tegas dan kritik yang tajam, pernyataan Koordinator Pemerhati Sulbar ini menambah panas diskursus seputar KDKMP. Kini bola berada di tangan para pengambil kebijakan: membuka ruang klarifikasi secara terbuka, atau membiarkan kecurigaan publik terus membesar.
By Adhie
