oleh

RSP Jadi Bahan Bincang Politik Praktis, IM3I: Tidak Ada Kaitan Dengan Pilkada

MAJENE, NUANSAINFO.COM — Rumah Singgah Pasien (RSP) masyarakat Kabupaten Majene merupakan salah satu fasilitas yang membantu pelayanan kesehatan. Rumah singgah pasien Majene yang ada di kota Makassar lahir dari gagasan mahasiswa dalam hal ini lembaga Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) setelah melihat kondisi pasien – pasien dari Kabupaten Majene yang dirujuk ke rumah sakit Kota Makassar.

Menurut Muhammad syahid, Dengan Keadaan pasien dari penyakitnya yang kronis, mereka juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal sementara saat menjalani pengobatan, baik pasien itu sendiri maupun keluarga yang mendampingi, yang terkendala oleh biaya sewa rumah yg cukup mahal.

Hal ini cukup memberatkan masyarakat yg tergolong miskin dan kurang mampu. Selain itu, pengurusan administrasi juga menjadi kendala, terutama bagi pasien yang baru pertama kali menjalani pengobatan dirumah sakit rujukan Makassar.

IM3I kemudian mengambil langkah untuk meringankan beban masyarakat Majene yang sedang berobat di Makassar dengan memfasilitasi mereka tempat tinggal dan mendampingi pasien dalam pengurusan administrasi rumah sakit.

“Dalam kurun waktu sekitar lima tahun terakhir sejak tahun 2015, Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I) telah melakukan pendampingan pasien. Pasien yang tidak memiliki tempat tinggal di Makassar difasilitasi dengan menempati asrama/sekretariat IM3I yang ada di jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar”. Kata Syahid

“Melihat kondisi masyarakat Majene yang cukup memprihatinkan ketika berobat di Makassar, IM3I mengusulkan pengadaan rumah singgah pasien kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene melalui forum formal maupun nonformal. Namun pengajuan tersebut tidak langsung mendapatkan respon positif oleh Pemda Majene”. Imbuhnya

Status salah satu akun yang mengatasnamakan kwan faat mengaitkan antara rumah singgah pasien (RSP) dengan politik praktis Pilkada Majene.(Foto/Ist)

Syahid juga mengungkapkan, Berbagai upaya pengawalan terus dilakukan dari audiensi ke instansi – instansi terkait hingga aksi demonstrasi. Pada tanggal 16 September 2019 pengawalan RSP mendapatkan titik terang pada saat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Majene, bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Kabupaten Majene.

Mahasiswa berunjuk rasa untuk meminta komitmen dari DPRD Kabupaten Majene dalam mendorong pengadaan Rumah Singga Pasien (RSP) di Makassar ke Pemda Majene agar di realisasikan dan dianggarkan.

Kemudian setelah itu perwakilan dari IM3I periode 2019-2020 melakukan persentase mengenai rancangan konsep RSP kepada Pemda Kabupaten Majene melalui sebuah pertemuan yg difasilitasi oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Majene.

“Pemerintah Daerah yg diwakili oleh Ka. Dinkes pada saat itu belum siap menyelenggarakan rumah singgah oleh karena itu IM3I sebagai organisasi yg resmi dan berbadan hukum berhak mendapatkan dana Hibah sesuai “PERMENDAGRI NO. 123 TAHUN 2018, TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. NOMOR 32 TAHUN 2011, TENTANG :PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”. Ungkapnya kepada wartawan

Lebih lanjut, dia menjelaskan, IM3I pada tahun 2019 memfokuskan bantuan hibah organisasi tersebut ke Program RSP agar menjadi program prioritas IM3I selama satu tahun sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat khususnya warga miskin dan tidak mampu.

Menindaklanjuti program prioritas tersebut pada awal tahun 2020 IM3I membentuk Badan Khusus (BK) sebagai pengelola RSP di Makassar RSP yg terletak Jl. Perdos Unhas Blok BG No. 17 tersebut akhirnya diresmikan pada Jumat, 28 februari 2020.

Hampir satu tahun RSP dikelola oleh IM3I mekanisme pertanggung jawaban penggunaan dana hibah juga sudah dilaksanakan dan dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Berdasarkan data rujukan di RSUD Majene ada 551 data pasien yang telah dirujuk ke Makassar pada hampir satu tahun terakhir ini dan 20 diantaranya menempati RSP sebagai tempat tinggalnya dan di kawal langsung oleh Badan Khusus RSP IM3I. itu berarti kedepan RSP masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tata kelola yg lebih profesional ditangan pemerintah.

“Pengurus IM3I mendapatkan informasi bahwa program RSP ini tidak dimasukkan dalam Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) penyusunan APBD 2021, mengetahui hal tersebut pengurus IM3I beserta Pengurus BK RSP segera menemui dan beraudiensi ke OPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKAD, dan langsung ke Pjs. Bupati Majene”. Jelas Humas IM3I

“Proses audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Oktober 2020. Hasil audiensi ini berjalan dengan baik dan memang program RSP tak pernah dibahas dalam penyusunan RKA 2021, ini berarti Pemda tidak pernah melihat hasil LPJ RSP setiap 6 bulan yang diberikan kepada BKAD”.

Setelah berdialog dengan instansi – instansi terkait akhirnya RSP disetujui untuk dimasukkan ke APBD tahun 2021 dan akan dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Majene melalui sebuah surat pernyataan yg ditandatangi oleh pihak terkait menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan RUMAH SINGGAH PASIEN menjadi program prioritas Pemerintah Daerah sebagai wujud tanggung jawab Negara terhadap rakyatnya.

Dengan demikian, isu – isu yang berkembang dimedia sosial. IM3I dikejutkan dengan adanya klaim terhadap Rumah Singgah Pasien (RSP) di Makassar oleh salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Bupati Majene.

Dilangsir dari salah satu akun Facebook atas nama Kwan faat dengan caption yang menyatakan “INI TIA TONGANNA RUMAH SINGGAH YANG LAIN ITU BARU SEBATAS JANJI – JANJI MANIES…. (dengan emoticon ketawa) #PALU (PATMA – LUKMAN) #MENANG,MENANG,MENANG” dan melampirkan foto RSP yang di ambil di blog masalembo.com.

“Kami sangat menyayangkan tindakan pengklaiman itu yang digunakan sebagai bahan politik praktis, seolah-olah program RSP ini adalah program yang sudah dibuat oleh salah satu paslon. Dari kedua paslon Bupati Majene tidak ada satu pun yang telah merealisasikan RSP melainkan yang memperjuangkan dan mengawal mengenai pengadaan Rumah Singgah Pasien adalah Ikatan Mahasiswa Mandar Majene Indonesia (IM3I)”. Kata syahid dengan nada kesal

Karena, Lembaga Ikatan Mahasiswa Mandar Majene merupakan lembaga yang independen, dimana tidak ada bentuk intervensi dari lembaga lain dan juga tidak terlibat dalam politik praktis. Lembaga IM3I telah mengeluarkan Surat Himbauan No : 016/PP-IM3I/X/2020 tentang : menyikapi pemilihan kepala serentak (PILKADA) 2020 dan tetap merujuk konsitusi lembaga terkhusus pada Pasal 13 Ayat 8 perihal pelarangan bagi seluruh kader untuk melakukan politik praktis, surat tersebut keluar pada tanggal 08 oktober 2020.

Untuk itu kembali IM3I menegaskan bahwa: Rumah Singgah Pasien adalah gagasan yang murni lahir dari keprihatinan melihat kondisi pasien rujukan ke-Kota Makassar.

Sebagai organisasi yang berhak mendapatkan dana hibah sesuai “PERMENDAGRI NO. 123 TAHUN 2018.TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”. IM3I pada tahun 2019 memfokuskan bantuan hibah organisasi tersebut ke Program RSP agar menjadi program prioritas IM3I selama satu tahun karna pemda saat itu belum siap melaksanakan program RSP.

“Program RSP tidak ada hubungannya dengan PILKADA Majene”.

Berdasarkan Surat Himbauan No : 016/PP-IM3I/X/2020 tentang : menyikapi pemilihan kepala serentak (PILKADA) 2020 menegaskan posisi netral IM3I.

Sementara itu, pengurus IM3I berharap program Rumah Singgah Pasien bisa terus ada dan menjawab kegelisahan masyarakat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed