oleh

Prediksi Defisit APBD 2021, Adi Ahsan Sebut Pemerintah Buat Gaduh

MAJENE, NUANSAINFO.COM — Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan menyoroti pernyataan pemerintah terkait defisit APBD 2021.

Politisi Golkar ini menilai, prediksi defisit APBD 2021 sebesar Rp45 miliar seharusnya tak dipublikasikan. Sebab bisa menciptakan kegaduhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Ini bisa membuat gaduh di tengah masyarakat dalam kondisi ekonomi yang terdampak pada pandemi saat ini,” ujar Adi Ahsan, Senin, 19 oktober 2020.

Menurutnya, prediksi defisit tersebut masih sebatas asumsi pemerintah. Mestinya hal itu jangan dulu dibicarakan karena keputusan APBD itu keputusan besama antara pemerintah dan DPRD.

“Kalau dia keputusan dua pihak maka sebelum itu disampaikan ke publik tentu kita bahas dulu bersama-sama, dimana defisitnya,” sambungnya.

Adi Ahsan juga bakal menolak rancangan APBD yang menyajikan defisit. Hematnya, jika anggaran tidak cukup maka belanja harus disesuaikan. Jangan dipaksakan belanja yang tidak penting.

Karena, ia menilai terdapat kontradiksi antara pernyataan pemerintah tentang defisit dengan misi yang digaungkan akhir-akhir ini. Pemerintah sebelumnya menggembar-gemborkan bahwa telah berhasil memerangi defisit. Namun sekarang malah menyampaikan akan terjadi defisit.

“Ini kan terbalik dari misi awal yang disampaikan pada akhir-akhir ini, ” katanya.

Adi Ahsan menegaskan, saat pembahasan APBD akan dilakukan pendalaman. Guna melihat apakah ada belanja prioritas yang mengakibatkan defisit.

Katanya, tema pembangunan di Majene saat ini tidak sinkron dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menyampaikan bahwa APBD harus terfokus pada pemulihan ekonomi.

“Kami bukan menyampaikan bahwa MP3 tidak penting, tapi dalam program-program ini harus betul-betul mencerminkan bahwa APBD Tahun 2021 adalah program yang betul-betul berfokus pada pemulihan ekonomi masyarakat kita,” terangnya.

Adi melihat persentase pemulihan ekonomi dalam Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA-PPAS) APBD 2021 belum betul-betul tersentuh. Terutama di sektor potensi ekonomi Majene yakni pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

“Sehingga nanti pada pembahasan kita akan arahkan kesana, karena ini perintah pemerintah pusat,” kuncinya. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed