oleh

Polemik Gaji Tenaga Aparat desa Dan Honorer, Adi Ahsan : Pemda Majene Tidak Paham Regulasi

Majene,nuansainfo.com – Kepala badan keuangan aset daerah (BKAD) Kasman menilai keterlambatan pembayaran tunjangan dan gaji kepala, aparat desa dan BPD akibat dari usulan APBDesa pemerintah desa terlambat. mengetahui pernyataaan Adi ahsan langsung menanggapi. Senin, 18 Mei 2020

Saat awak media nuansainfo.com menghubungi, wakil ketua II dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Adi ahsan mengatakan, mestinya kepala BKAD (kasman) tidak menyalahkan pemerintah desa perihal keterlambatan pembayaran gaji tunjangan Kepala desa, aparat serta BPD karena keterlambatan pengusulan.

“bukan pemerintah desa yang salah, itu sebenarnya pernyataan keliru dan pernyataan seperti itu adalah pernyataan orang yang tidak paham tanggungjawab kerjanya”.

“fungsi kontrol pemerintah daerah untuk penataan administrasi pemerintah desa belum ada, seandainya ada mestinya pemerintah daerah melakukan pembinaan dan bimbingan kepada mereka” Katanya.

Adi juga menegaskan, pemerintah daerah segera membuat regulasi yang diatur dalam peraturan bupati (perbup) sebagai acuan dari daerah untuk pemerintah desa tentang pembayaran gaji dan tunjangan bagi kades, aparat dan BPD.

“Seharusnya pemerintah daerah sudah membuat regulasi berdasarkan permen 113 itu, untuk menata rumusan administrasi kebijakan pemerintah desa yang diatur peraturan bupati (Perbup). misalnya, berbunyi penghasilan tetap (siltap) kepala, aparat desa dan tunjangan bpd dibayarkan setiap bulan, kemudian dipasalnya harus diatur juga, yaitu misalnya, ketika ada desa yang tidak menyelesaikan APBDesa paling lambat januari, maka pemerintah kabupaten berwenang memotong sebagian gaji kepala desa atau lima orang anggota bpd”. Tegas Adi saat dihubungi melalui via telpon

Dan jika itu dilakukan maka tidak ada lagi desa yang terlambat membahas dan mengusulkan Apbdesa.Kemudian pernyataan yang dikeluarkan oleh kasman dinilai tidak paham tupoksi kerjanya sebagai ka BKAD.

“kalau memang Ka BKAD menjawab seperti itu wajar, karena memang kewenangannya hanya mencairkan, diluar daripada itu ada mekanisme kontrol yang menjalankan yakni opd dalam hal ini PMD, kemudian penanggungjawab secara keseluruhan hanya bupati. pertanyaannya, apakah penataan regulasi administrasi pemerintah desa sudah ada? atau pembayaran tunjangan gaji kades, aparat desa dan bpd sudah ada? dan apakah sudah ada kebijakan yang harus dibayar per triwulan?
kalau memang tidak ada, apakah ada regulasi yang dilanggar kalau pemerintah daerah membayar setiap bulan gaji mereka? kan tidak ada
jadi kasian, apalagi ditengah pandemi covid-19, seharusnya pemerintah sudah memikirkan mereka”. kata Anggoata DPRD 3 Periode ini dengan rasa agak sedikit kecewa

Selain daripada itu, politisi golkar adi ahsan menambahkan semua pembayaran (Honorer) yang ditanggung langsung daerah, mestinya diperhatikan dengan baik karena itu adalah tanggungjawab daerah untuk menyelesaikan.

“jangan mentang-mentang tenaga honor bergantung dengan opd dan pemerintah kemudian sampai hari ini juga baru baru dilaksanakan semuanya padahal sudah lima bulan berjalan, kira-kira pegawai negeri sipil mau tidak digaji perlima bulan? Kan tidak, Dan saya lihat dibeberapa kantor kita punya honor itu 5000 an lebih, kalau kita persentasekan lebih tinggi dari pns yakni 80% artinya itu banyak sekali”.

“Bahkan kami juga sempat dengar ada pemotongan gaji (honorer), tapi mudah-mudahan ini tidak betul yah…! kalau betul, itu sudah fatal karena pemerintah tidak menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan bahwa pematongan gaji (Honorer)”.

“Seperti pertanyaan diawal, apakah pegawai negeri sipil mau gajinya dipotong…? Tanya Adi Ahsan Politisi Golkar kabupaten majene. (Dir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed