oleh

Polemik BPJS Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19

Penulis : Nurmalia Ulfa

Sudah jatuh tertimpa tangga ketabrak mobil pula, Pribahasa yang cocok untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, terlebih untuk masyarakat kalangan bawah pasalnya ditengah kondisi pandemi covid-19 saat ini yang kejelasan berakhirnya belum ada, kita masih harus dihadapkan oleh banyaknya persoalan-persoalan baik itu pada sektor ekonomi, politik, kesehatan dan lainnya, yang tentunya akan sangat berdampak bagi masyarakat.


Namun kali ini polemik seputar BPJS kesehatan akan menjadi bahasan utama kita kali ini, yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan Iuran BPJS kesehatan serta adanya kasus putus kontrak antara BPJS dengan Beberapa Rumah sakit. Persoalan ini Memang sepertinya masih sangat minim diperbincangkan oleh masyarakat pada umumnya, sebab masyarakat masih sangat Disibukkan oleh persoalan perkembangan kasus virus corona serta ditambah oleh adanya Anggaran bantuan yang diluncurkan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam situasi covid-19 ini.

Mengenai putusan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan Iuran BPJS kesehatan ditengah kondisi saat ini dinilai kurang tepat hal ini juga ditanggapi serupa oleh beberapa pihak diataranya Manjama Agung, direktur utama BPJS, serta tokoh-tokoh pemerintah lainnya yang juga menganggap bahwa keputusan Pemerintah terkait untuk menaikkan iuran BPJS ini kurang tepat, sebab Dimasa ketika belum adanya covid-19 saja Mahkama Agung saja sudah mempertimbangkan beban masyarakat untuk kenaikan iuran tersebut, apalagi dikondisikan saat ini banyaknya masyarakat kehilangan Pekerjaan mereka, serta dimana kemampuan ekonomi yang sedang lesu-lesunya.

Dilansir dari compas.com presiden Joko Widodo sudah mengetuk palu Mengenai putusan kenaikan Iuran BPJS kesehatan yang tertuang pada Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Yang dimana Tertuang pada Rincian Kenaikan Iuran BPJS kesehatan yaitu:

  1. Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp. 150.000 , sementara sebelumnya hanya Rp. 80.000
  2. Iuran Peserta mandiri kelas II naik menjadi Rp. 100.000 , yang sebelumnya hanya sekitar Rp. 51.000
  3. Iuran peserta mandiri kelas III naik menjadi Rp. 42.000 , yang sebelumnya hanya Rp. 25.500
    Dan penerapan Kebijakan ini akan dimulai pada 1 Juli 2020 mendatang.
    Sungguh keputusan ini akan menjadi Petir disiang bolong bagi masyarakat saat ini.

Selain itu belum lagi terlepas akan persoalan Naiknya Iuran BPJS Kesehatan yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Masyarakat juga harus dihadapkan persoalan mengenai Bpjs Lainnya, yaitu Adanya polemik putus kontrak antara Pihak BPJS dengan beberapa Rumah sakit.


Hal ini menimbulkan kebingungan dimasyarakat mengingat tingginya angka pengguna jaminan kesehatan nasional (JKN) yang berobat dirumah sakit yang cukup banyak, dikhawatirkan pemutusan kontrak membuat layanan JKN tak lagi tersedia Di Rs yang membuat warga kesulitan berobat.
Terkait hal ini beredar isu bahwa pemutusan kontrak dengan beberapa Rs dikarenakan adanya kendala kondisi defisit lembaga. Namun terkait hal ini Direktur utama BPJS, Fachmi Idris Menegaskan tidak adanya kaitan dengan defisit kelembagaan Dengan BPJS itu sendiri.

Menurutnya, pemutusan kontrak dengan beberapa Rs itu dilakukan karena adanya sejumlah Pihak Rs Yang tidak memenuhi persyaratan yang diajukan dalam UU program JKN. Yaitu persoalan Akreditasi Pada setiap Rumah sakit yang terkait mengingat syarat awal kerja samanya Pihak BPJS dengan Rs yang dimana sudah diberikan himbauan sejak awal adanya wacana mengenai JKN pada tahun 2014 dan diberikan waktu untuk penyelesainnya yang dimana juga tertuang dalam Perpres Nomor 82 tahun 2018 pada pasal 67.


Selain itu Dari pihak BPJS sendiri memberikan kebiajakan apabila Rs telah diputuskan kontrak kerja samanya namun pihak Rs dapat membuat surat rekomendasi serta menyatakan siap untuk menyelesaikan pengurusan akreditasinya Untuk memperpanjang kerja sama.

Begitu banyak polemik yang terjadi saat ini seputar BPJS kesehatan namun dari naiknya iuran BPJS serta adanya pemutusan kontrak antara Dengan Rs saya menilai bahwa masyarakat begitu sangat dirugikan sebab selain harus membayar iuran yang lebih mahal masyarakat yang wilayahnya masih sangat terpencil dan hanya ada beberapa Rs yang tersedia lalu kemudian kontraknya harus diputus dengan BPJS lantas apa guna mengeluarkan bayaran mahal untuk BPJS namun juga tidak dapat digunakan, apalagi ditengah kondisi Pandemi covid-19 saat ini yang menekan kondisi keuangan masyarakat harus ditambah lagi dengan beban-beban seperti ini, pemerintah berdalih memberikan bantuan untuk Masyarakat Kurang mampu dengan adanya Program BLT sebesar Rp. 600.000 namun juga membebani masyarakat dengan iuran BPJS yang terhitung beberapa kepala dalam satu keluarga yang kiranya sama saja dan tetap memberatkan kondisi Ekonomi masyarakat.

Lantas dengan kondisi saat ini, masyarakat sepertinya Ditindas oleh kebijakan-kebijakan yang ada apakah masyarakat baik itu pihak-pihak Terkait seperti mahasiswa, ataupun masyarakat awam akan diam saja dengan hal ini tentunya tidak, meski kebijakan ini didasari atas pertimbangan-pertimbangan yang mungkin ditujukan untuk perbaikan pada sektor perekonomian negara namun setidaknya pemerintah memberikan solusi tengah yang tidak merugikan masyarakat seluruhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed