oleh

Aparat Desa Diberhentikan, Napirman : SK Rekomendasi, Cacat Hukum

Majene,nuansainfo.com _ Rapat dengar pendapat (RDP) kisruh pemberhentian perangkat desa yang ada dikabupaten majene dinilai cacat hukum. Hal ini disampaikan ketua komisi I dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten majene. Kamis, 4 juni 2020

Rapat yang di gelar bersama dengan pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD), Inspektorat, Camat malunda dan Tubo, Kepala Desa Lombang dan BPD nya, Kepala Desa dan BPD nya, serta perangkat desa yang diberhentikan pada hari rabu tanggal 3 juni 2020.

Ketua komisi I mengatakan, Pihaknya meminta masing-masing desa untuk menyampaikan dasar pemberhentian aparat sesuai dengan ketentuan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 67 tahun 2017.

“Saya sudah memberikan waktu kepala desa untuk menjelaskan alasan sehingga dirinya bisa berhentikan aparatnya, yang tidak sesuai dengan permendagri”. Kata Napi

Napi menambahkan, dari beberapa keterangan yang disampaikan masing-masing kepala desa atas keputusan yang diambil, pihaknya tidak membenarkan karena menyalahi aturan yang ada.

“Jadi bagi para aparat desa yang diberikan surat keterangan (SK) pemberhentian, kiranya kembali berkantor seperti biasa, sambil pihak kecamatan bersama PMD kabupaten melakukan pembinaan untuk mengarahkan tata kelola pemerintah di desa supaya tetap berdasar pada aturan yang sudah ada ketika menentukan kebijakan”. Tambah Pencetus lembaga FKPD kabupaten Majene

Sementara itu, Politisi PKB mengungkapkan bahwa 2 orang perangkat desa yang diduga sebagai pengurus partai di kabupaten majene meminta kepada kecamatan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan aparat desa yang dikeluarkan.

“Karena surat pengunduran diri dari partai sudah ada dan itu di tandatangani langsung oleh pimpinan partai, kiranya pak camat tubo sendana bisa meninjau ulang dan ternyata sudah 4 tahun sebagai pengurus partai politik (parpol) dan 3 tahun menjadi perangkat desa baru mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik (parpol)” Ungkapnya

Untuk itu, napirman menegaskan, pihak kecamatan agar secepat mungkin mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan di desa onang utara.

“Karena pak camat sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pengangkatan aparat desa baru yang diusul kepala desa, maka pak camat harus melakukan koordinasi ke komisioner pemilihan umum (KPU) untuk meminta data-data perangkat yang diberhentikan dan dijadikan bukti bahwa mereka sudah mundur dari partai politik (parpol)”. Tegasnya

Dengan ini Ketua Komisi I Napirman meminta kepada pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) dan kecamatan untuk tetap melakukan monitoring terhadap pemberhentian aparat Desa yang ada di kabupaten majene untuk mengacu kepada Undang-Undang Desa. Tutup Politisi Muda PKB kabupaten Majene.(Red)

PENULIS: NUANSAINFO.COM
EDITOR : IQBAL

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed