oleh

New Normal: Penyaluran BLT Pusat, Masyarakat Abai Protokol Kesehatan

Majene,nuansainfo.com _ Kebijakan penerapan tatanan kehidupan baru (new normal) yang tetap mengikuti protokol kesehatan, masyarakat tidak ikuti himbauan pemerintah.

Terutama pada saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pusat yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Padahal sebelumnya pemerintah menghimbau dimasa new normal masyarakat untuk tetap perhatikan protokol kesehatan yang ada sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Kejadian tersebut pada saat masyarakat menerima bantuan langsung tunai (blt) dari pusat di kantor pos kota majene, terlihat masyarakat yang antri tidak mengatur jarak 1 meter pada saat mengantri. Kamis 11 Juni 2020

Salah seorang masyarakat penerima bantuan langsung tunai (blt) yang beralamat lingkungan lembang, kelurahan lembang, kecamatan banggae timur saat dimintai keterangan awak media nuansainfo.com mengatakan.

“Na sampaikan ji kepala lingkungan ku sebelum datangka ka kesini, tapi pas saya datang kesini sudah seperti ini, memang situasinya (tidak 1 meter jaraknya)”. Kata rahmat

Lain halnya yang disampaikan sirajuddin juru bicara (Jubir) tim gugus covid-19 kabupaten majene mengatakan, bahwa selama pandemi belum berakhir masyarakat wajib mengikuti protokol kesehatan.

“Sekarang masih pandemi jadi protokol kesehatan harus ikut protokol kesehatan”. Katanya

Sira juga mengungkapkan, sebelum sudah ada himbauan kemasyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan.

“Kita sudah tegaskan, tapi terkadang dilapangan sangat sulit, apalagi mereka-mereka ini saling kenal dan tahu riwayat perjalanan masing-masing jadi mungkin mereka bilang aman”. Ungkap Tim Gugus Covid-19 kabupaten Majene.

Selain itu, Kepala dinas kesehatan (Dinkes) menyayangkan pihak kantor pos yang tidak melakukan koordinasi sebelum melakukan penyaluran bantuan langsung tunai.

“Ini mi yang kami sayangkan, karena selama ini pihak kantor pos tidak ada koordinasi permintaan difasilitasi tentang protokol kesehatan” katanya.

“Tak seperti pada saat penerimaan blt ditingkat desa dan kelurahan yang selalu melibatkan tenaga kesehatan”. Ungkap dr, rakhmat saat dihubungi via whatsapp

Sementara itu ketua komisi III saat dihubungi awak media pihaknya mengatakan, perlu ada evaluasi kembali sehingga masyarakat yang menerima blt tidak memperhatikan protokol kesehatan yang dihimbaukan pemerintah.

“Sebaiknya sebelum disalurkan blt pihak terkait berkoordinasi ke pihak keamanan, pos ataupun desa dan yang semua yang terlibat dalam pembagian itu sehingga penyaluran tetap tertib”. Tutup politisi muda partai persatuan pembangunan (PPP) kabupaten majene.

Sampai terbitnya berita ini, awak media belum konfirmasi pihak kantor pos.

Penulis : Nuansainfo.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed