Mamuju, Nuansainfo.com — Ketua Hipermakes Sulbar, Muh Ilham , menyesalkan tidak adanya kantor Koordinator Regional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau SPPI di Sulawesi Barat. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya transparansi dan akses informasi publik terhadap salah satu program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara bernilai triliunan rupiah.
Muh. Ilham menilai, ketiadaan kantor koordinasi regional menyulitkan masyarakat untuk memperoleh informasi resmi terkait pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), alokasi anggaran, serta progres program di daerah.
“Ini program strategis nasional dengan anggaran sangat besar yang bersumber dari pajak rakyat. Seharusnya ada kantor koordinator regional yang jelas dan mudah diakses masyarakat, agar publik tahu bagaimana uang mereka dikelola,” tegas Muh. Ilham, 24/2/2026
Ia menambahkan, transparansi merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan program publik, terlebih program MBG yang menyasar kelompok rentan seperti anak sekolah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa keberadaan kantor koordinator regional di tingkat provinsi, pengawasan publik dinilai menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Muh. Ilham juga menyoroti bahwa hingga saat ini, masyarakat dan organisasi sipil kesulitan mengetahui secara pasti siapa penanggung jawab regional MBG atau SPPI di Sulawesi Barat, termasuk alamat kantor, struktur organisasi, dan mekanisme pengaduan resmi di tingkat daerah.
“Kalau masyarakat ingin menyampaikan keluhan, kritik, atau sekadar meminta data, harus ke mana? Ini yang menjadi persoalan serius. Program besar tidak boleh dijalankan tanpa wajah dan alamat yang jelas di daerah,” lanjutnya.
Muh. Ilham mendesak pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional serta kementerian terkait untuk segera membentuk dan mengumumkan kantor Koordinator Regional MBG di Sulawesi Barat, lengkap dengan alamat, kontak resmi, dan pejabat penanggung jawabnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting tidak hanya untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran negara, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap keberlanjutan program MBG sebagai salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Muh. Ilham menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan MBG di Sulawesi Barat dan tidak menutup kemungkinan mendorong permintaan informasi publik secara resmi jika transparansi dan keterbukaan tidak segera diwujudkan
By. Adhie.
