Mamuju, nuansainfo.com – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi III DPRD Sulbar, Selasa (27/1/2026).
Rapat kerja ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lulullangi, didampingi Wakil Ketua Komisi III Fredy Boy, serta dihadiri anggota Komisi III, Sukri dan H. Antoni.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi III turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Dinas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPRD Sulbar mengevaluasi capaian program serta realisasi anggaran masing-masing perangkat daerah. Selain itu, rapat juga menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulbar, Harun Lulullangi, menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan salah satu panca daya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“Rapat kerja ini menjadi ruang evaluasi bersama untuk melihat sejauh mana program yang telah direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik. Kami mendorong setiap perangkat daerah agar lebih fokus pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Harun.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan perangkat daerah untuk memperbaiki berbagai kekurangan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur, lingkungan hidup, energi, dan perencanaan pembangunan daerah.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Sulbar berharap hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar dalam memperbaiki kebijakan serta memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah ke depan.
By Adhie
