oleh

Komisi I DPRD Majene, RDP Terkait Pemberhentian Perangkat Desa

Majene, nuansainfo.com — Ketua Komisi I dewan perwakilan rakyat daerh (DPRD), menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) terkait pemberhentian perangkat Desa, di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Majene. Jum’at, 9 oktober 2020.

Rapat dengar pendapat itu dihadiri asisten bidang pemerintahan dan setda, Kepala Bidang PMD, Camat Ulumanda, Camat Sendana, kepala desa Sambabo, Kepala Desa Tallu Banua utara, perangkat desa Sambabo perangkat desa Tallubanua yang diberhentikan kepala dusun parrassangan dan tokoh masyarakat parrasangan.

Menurutnya, rapat dengar pendapat ini dilakukan karena beberapa orang (korban) pemberhentian sebagai perangkat desa menyurat ke DPRD untuk di fasilitasi.

“Kami menerima surat dari perangkat yang diberhentikan sebagai perangkat desa, itu terjadi di 2 kecamatan yakni Kecamatan Ulumanda Desa Sambabo dan Kecamatan Sendana Desa Tallu Banua Utara”. Kata Napirman

Napirman mengungkapkan, sesuai dengan perintah undang – undang peraturan menteri dalam negeri (mendagri) nomor 67 tahun 2017 tentang pemberhentian perangkat Desa

“Ada beberapa kriteria yang diharus diperhatikan kepala desa pada saat melakukan pemberhentian aparatnya, Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhenti”.

Bukan hanya itu, tentunya juga melihat dari segi lain termasuk usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, melanggar larangan sebagai perangkat desa serta perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Sementara itu, kepala desa Sambabo mengatakan, pihak sudah melaksanakan sesuai dengan yang ada dalam permendagri nomor 67 tahun 2017.

“Perangkat desa yang kami berhentikan sesuai dengan peraturan kami tahu, itu sudah sesuai karena salah satu dari mereka masuk dalam ‘sipol’ dan 3 lainnya tidak pernah berkantor selama saya sudah dilantik sebagai kepala desa di bulan januari lalu”. Kata nurdin diruang rapat DPRD Majene

Sementara itu, 2 perangkat desa sambabo yang bermasalah terbukti tidak bisa menjabat sebagai aparat desa karena satunya sudah mengundurkan diri dan satunya lagi masuk dalam pengurus partai (demokrat). Kemudian yang dua orang lainnya dikembalikan ke camat masing – masing untuk penyelesaiannya.

Sedangkan kepala dusun desa Tallu Banua dianggap tidak melanggar aturan jadi dikembalikan ke camat untuk ditindak lanjuti sebagai pembina di kecamatan.

“Kita akan memberikan pilihan apakah dia mau aktif sebagai pekerjaan utama jadi kadus Parrasangan. Tutup politisi PKB

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed