oleh

Ketua Forum BPD Menuntut Pihaknya Dilibatkan Validasi Dan Penetapan Data Bantuan Covid-19, Ketua APDESI Majene Enggan Berkomentar

Majene,nuansainfo.com _ Carut-marut data penerima dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dampak covid-19, karena desa tidak melibatkan BPD dalam musyawarah validasi dan penetapan data penerima. Kamis, 29 mei 2020

Sebelumnya, ketua forum BPD menyampaikan kepada awak media nuansainfo.com, berdasarkan hasil pemantauan dilapangan ada beberapa anggota BPD yang tidak dilibatkan dalam validasi dan penetapan data penerima bantua.

Padahal pihaknya sudah menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa punya kewenangan dalam validasi dan penetapan data.

“Kewenangan BPD bagian dari validasi dan penetapan data, maka kami harus dilibatkan”. Katanya

Munir juga mengungkapkan, Untuk validasi data, ada beberapa desa tidak melibatkan BPD nya dalam musyawarah khusus, padahal BPD lah yang melakukan validasi serta penetapan data sesuai dengan aturan.

“Bagaimana kami (BPD) bisa melakukan validasi dan penetapan kalau pada proses musyawarah, ada beberapa anggota BPD tidak dilibatkan Desa setempat, dari kejadian ini, inilah salah satu faktor carut marutnya penyaluran dan penerimaan BLT. Tambah ketua BPD Mekkatta

Pihaknya juga menambahkan melalui ketua forum mengatakan, entah mengapa beberapa desa tidak melibatkan BPD dalam musyawarah validasi dan penetapan data penerima bantuan dampak covid-19 padahal itu bagian dari fungsi BPD sebagai badan musyawarah.

“Saya tidak usah menyebutkan desa mana yang tidak melibatkan BPD, tapi yang perlu diketahui bahwa mereka tidak dilibatkan karena dianggap lemah dengan ini kami akan usut dengan melibatkan komisi I DPRD kabupaten majene untuk bersama-sama mengawal”. Tambah Munir saat ditemui wartawan nuansainfo.com.

Untuk itu, forum BPD kabupaten Majene akan bahas secara internal tentang sanksi bagi desa yang tidak melibatkan BPD dalam musyawarah khusus dan akan merujuk sesuai dengan regulasi yang ada. Tutup munir sekaligus ketua forum BPD kabupaten majene

Ditempat yang sama wartawan mencoba klarifikasi kepada ketua asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (Apdesi) pihaknya tidak memberikan penjelasan.

‘Saya belum siap untuk diwawancarai terkait masalah ini” kata samsul kepala desa Awo.(Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed