Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana Akan Dilaporkan ke Polda Sulbar Oleh Pemerhati Sulbar

Mamuju, nuansainfo.com – Ketua Pemerhati Sulawesi Barat akan melaporkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Polda Sulbar hal ini dilakukan atas insiden Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kian terus terjadi di Sulawesi Barat, hal ini di sampaikan di warkop trivel 5 Mamuju, 15/1/2026

Muliadi Menyampaikan bahwa pelaporan ini dilakukan untuk mencegah Keracunan Program Makan Bergizi Gratis terus berlanjut Sekaligus meminta Pertanggungjawaban Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atas kebijakan yang di keluarkannya lalu dikerjakan dan di awasi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi Koordinator di tingkat Provinsi dan Kabupaten Sulawesi Barat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gisi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) presiden Prabowo Subianto

Baca Juga: https://nuansainfo.com/hipermakes-sulbar-meminta-kareg-bgn-evaluasi-seluruh-sppg-di-sulawesi-barat/

Kami sudah Audiens dengan SPPI yang bergerak di lapangan khususnya dalam mendukung program Gerakan Makan Bergizi Gratis (MBG) baik itu provinsi maupun kabupaten dan kegiatan audiens tersebut di fasilitasi Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, juga hadir Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan sejumlah aktivis kesehatan sulbar guna membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden di Sulawesi Barat agar bisa berjalan dengan baik, Kami sudah berikan beberapa solusi di hadapan SPPI dan Anggota DPRD Sulbar bersama-sama menyokong program MBG di Sulbar sesuai tujuan utamanya dengan menyampaikan beberapa fakta keganjilan di lapangan dengan harapan  Tujuan SPPG  dapat tercapai visi Indonesia Emas 2045.” Ujar Muliadi Mantan Aktivis Mamuju

Lanjut “Tujuan SPPG bukan cuma menyediakan makanan bergizi demi meningkatkan gizi, mencegah stunting, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan para petani dan nelayan begitu juga dengan Para Pelaku UMKM Lokal agar bisa menjadi Suplayer SPPG tapi faktanya terbalik, di lapangan banyak SPPG yang belum di persyarakatkan tapi di biarkan beroperasi lain lagi para pekerja yang berjumlah 52 Orang perlu di pertanyakan keilmuannya yang di butuhkan SPPG di lain sisi banyak  lulusan-lulusan sarjana muda kita yang mengambil program studi Kesehatan Lingkungan (Kesling),  Ilmu Gizi dan Akutan itu tidak di pekerjakan di SPPG jangan sampai SPPI ini memaksa keadaan berdasarkan instruksi BGN dengan memaksakan sejumlah SPPG Beroperasi agar terlihat sukses tapi menyalahi sejumlah aturan dan tujuan bapak presiden terhadap program Gerakan Makan Bergizi Gratis (MBG) ini”. Ucap Muliadi Yang juga dewan pendiri Hipermakes

saat audiens Muliadi juga sempat pertanyakan tugas dan fungsi Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Sulbar di program Gerakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

“Kami pertanyakan ko ke Koordinator SPPI Sulbar tugas dan fungsinya apa?, SPPI ini Kan program inisiatif Kementerian Pertahanan RI untuk Menyokong program MBG sebagai langkah membangun masa depan anak-anak Indonesia yang sehat akan tetapi ternyata SPPI ini bekerja berdasarkan instruksi Badan Gizi Nasional (BGN) pada saat itu Komisi IV DPRD Sulbar Juga Kaget SPPG yang belum memenuhi syarat di biarkan jalan. Apa Jawab koordinator SPPI Sulbar ” SPPG Yang sudah berjalan lalu tidak memenuhi syarat di berikan kebijakan dari Pusat sebari melengkapi persyaratan yang di butuhkan”, lucu kan dalam keadaan sadar melakukan kesalahan-kesalahan?. saat audiens kami juga sejumlah usulan kami di tampung dapat di sampaikan ke Badan Gizi Nasional (BGN), tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.” Ucap Muliadi.

Muliadi Juga Menjelaskan bahwa Peristiwa Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden, SPPI dan SPPG tidak bisa di salahkan

Baca Juga: https://nuansainfo.com/aliansi-pemerhati-sulawesi-barat-meminta-koordinator-regional-mbg-sulbar-dan-komisi-vi-dprd-sulbar-untuk-bertanggung-jawab-atas-keracunan-makan-bergizi-di-majene/

“Apa yang di sajikan SPPG itu berdasarkan kebijakan atau intruksi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang di jembatangi SPPI jadi yang harus bertanggung jawab disini adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang memberikan instruksi ke SPPI, dan persoalan Keracunan Makan di sulbar Pemerhati Sulawesi Barat akan melaporkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana ke Polda Sulbar” Tutunya

Saat mengkonfirmasi  ke koordinator Regional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atas kejadia keracunan makanan di tubo kabupaten Majene melalui whatsapp ia menyampaikan Permohonan Maaf.

Kami mohon maaf atas kejadian menonjol akibat konsumsi MBG di SPPG Majene Tubo Sendana Onang. SPPG sudah ditutup sementara sejak Selasa pak.. serta pasien yang dirawat sudah berangsur membaik, sudah banyak yang pulang pak” Tutupnya

By Adhie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *