oleh

Kebut Pengesahan RUU Cilaka: Lagi, Rakyat Indonesia Di Bohongi DPR

NUANSAINFO.COM, Majene – Solidaritas Perjuangan Rakyat (SPR) Majene, gelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibuslaw), di bundaran pusat pertokoan kabupaten Majene. Minggu, 16 Agustus 2020.

“Ini merupakan akal-akalan pemerintah membukakan pintu bagi para investor untuk masuk di Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam termasuk di Indonesia bagian timur yang memiliki sumber daya alam yang melimpah”. Kata Farhan Korlap

Sebelumnya, hasil audiens yang dilakukan oleh massa aksi GEBRAK dan FRI serta beberapa pegiat lingkungan dengan Wakil ketua dan Badan Legislatif DPR-RI pada kamis, 16 Juli 2020 yaitu, Pimpinan DPR-RI berjanji untuk tidak ada persidangan yang membahas Omnibus Law (RUU Cilaka) selama masa reses. Namun, faktanya yang terjadi RUU Cilaka malah dikebut agar dapat segera disahkan.

“Untuk kesekian kalinya DPR telah membohongi rakyat Indonesia”

Lebih jauh mahasiswa unsulbar ini mengungkapkan, ditengah semakin meluasnya dan meningkatnya angka penyebaran pandemi covid-19 yang masih menghantui masyarakat Indonesia.

“Pemerintah justru cenderung tidak serius dalam menangani penyebaran virus ini, saat inipun pemerintah justru seakan memaksakan diri mengesahkan RUU Omnibuslaw (RUU Cipta Kerja)”. Lanjut Mahasiswa Fakultas Hukum Unsulbar

Bukan hanya itu, dengan dalil menarik investasi, negara sudah mulai bertindak tidak rasional dengan mengebiri sistem hukum indonesia kesejateraan rakyat.

Walaupun secara analisa akademik telah bertentangan dengan konstitusi 1945 karena RUU Cipta Kerja ini sebagai perlindugan hukum dan aturan lain bagi para investor asing. Padahal saat ini Indonesia tidak menganut sistem hukum Common Law, yang mengacu pada kebiasaan yang ada di masyarakat.

Dia mengatakan, sejatinya negara diamanatkan rakyat tidak boleh memiliki tanah karena akan dimanfaatkan oleh rakyat.

“Belum lagi m, di sektor lingkungan hidup, pada RUU ini pemerintah pusat memonopoli pemberian izin berusaha, karena lisensi yang tadinya dikeluarkan pemda, dengan adanya RUU ini malah dikembalikan ke pusat untuk diambil alih”. Katanya

Bahkan, pasal-pasal substansial yang ada dalam UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti pasal 40 yang dijadikan analisis Masalah Dampak Lingkung (Amdal) sebagai landasan pemberian izin yang di hapus dalam RUU Cilaka.

Olehnya itu, dia menegaskan Dari SPR Majene dengan ini menolak Omnibus Law RUU Cilaka, karena hanya bertujuan untuk memanjakan investasi serta korporasi internasional dan sama sekali tidak memiliki kandungan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tegasnya.

Diketahui aksi tergabung dalam beberapa mahasiswa kampus dan pemuda dan masyarakat kabupaten Majene.

Penulis: Nuansainfo.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed