Mamuju, nuansainfo.com – Ketua himpunan pelajar mahasiswa kesehatan (HIPERMAKES) Cabang Mamuju, Irwan, melontarkan kritik keras kepada pemerintah daerah menyusul mogok kerja petugas kebersihan akibat gaji yang tak kunjung dibayarkan. Ia menilai kondisi tersebut sebagai cermin kegagalan tata kelola pemerintahan yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.
Irwan mengaku heran atas ketidaksinkronan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pungutan pajak kebersihan tetap berjalan, sementara hak dasar para petugas justru terabaikan.
“Saya heran, bagaimana mungkin gaji petugas kebersihan tidak dibayarkan, sementara pajak sampah tetap dipungut. Pajak tidak pernah mogok, tapi pekerjanya dibiarkan mogok karena haknya diabaikan,” tegas Irwan.
Ia juga menyoroti tanggung jawab DLHK Kabupaten Mamuju yang dinilai lalai menjaga keberlangsungan layanan kebersihan. Jika situasi ini terus dibiarkan, kata dia, dampaknya tidak hanya pada pelayanan publik, tetapi juga mengancam kesehatan lingkungan secara luas.
“Ketika petugas kebersihan berhenti bekerja, sampah menumpuk dan penyakit mengintai. Ini bukan sekadar persoalan gaji, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat,” lanjutnya.
Irwan menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Ia memastikan HIPERMAKES tidak akan tinggal diam dan siap melakukan advokasi hingga hak-hak petugas kebersihan dipenuhi.
“Kami akan mengawal dan mengadvokasi persoalan ini sampai tuntas. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap jeritan pekerja yang menjadi garda terdepan menjaga kebersihan daerah,” pungkasnya.
By Adhie.








