Mamuju, Nuansainfo.com – Pengurus Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Barat (PP HIPERMAJU) menilai penjelasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengenai kondisi fiskal daerah tahun 2026 tidak menjawab persoalan mendasar yang sedang dihadapi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni ketidakadilan dalam prioritas anggaran daerah.
Narasi defisit anggaran yang disampaikan pemerintah tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan hak normatif aparatur negara yang telah bekerja dan mengabdi kepada daerah.
Ketua Umum PP HIPERMAJU, Aksan Iskandar, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal keterbatasan fiskal, melainkan soal keberpihakan politik anggaran pemerintah daerah.
“Jika pemerintah mengatakan rekrutmen PPPK menjadi beban baru bagi APBD, maka itu adalah pengakuan terbuka bahwa perencanaan anggaran Pemprov Sulbar sejak awal bermasalah.”
Perencanaan Anggaran yang Gagal
Pengakuan adanya defisit Rp10,5 miliar untuk gaji pokok PPPK serta kebutuhan Rp25,5 miliar untuk pembayaran THR menunjukkan bahwa perencanaan fiskal Pemprov Sulbar tidak disusun secara matang dan bertanggung jawab.
Hak seperti THR bukanlah kebijakan tambahan atau program opsional. Ia merupakan hak normatif yang seharusnya sudah terkunci dalam struktur belanja wajib sejak perencanaan perekrutan PPPK dilakukan.
Ketika hak tersebut justru dianggap sebagai beban baru, maka yang patut dipertanyakan bukan PPPK-nya, tetapi kompetensi perencanaan anggaran pemerintah daerah.
BKK Desa Diprioritaskan, Hak PPPK Terabaikan
HIPERMAJU juga menyoroti alasan pemerintah yang menyatakan bahwa program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa telah terkunci dalam RPJMD sehingga tidak dapat diganggu.
Logika ini justru memperlihatkan ketimpangan prioritas kebijakan.
Insentif tambahan bagi kepala desa dan perangkat desa dapat direncanakan dengan baik, sementara hak normatif PPPK justru tidak terakomodasi secara layak dalam APBD.
Pertanyaannya sederhana:
Mengapa stimulus tambahan dapat dijamin anggarannya, sementara hak aparatur negara justru diperlakukan seolah-olah sebagai beban fiskal?
HIPERMAJU menegaskan bahwa RPJMD bukan kitab suci kebijakan yang tidak bisa dikoreksi. Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, prioritas anggaran harus selalu bisa disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan yang lebih mendesak.
Menjadikan RPJMD sebagai alasan absolut di tengah terabaikannya hak aparatur menunjukkan ketidakpekaan kebijakan terhadap rasa keadilan.
Pemprov Harus Berani Pangkas Belanja Seremonial
HIPERMAJU menilai narasi defisit sering kali digunakan untuk menutup persoalan yang lebih mendasar, yaitu inefisiensi dan pemborosan belanja birokrasi.
Karena itu, HIPERMAJU menantang Pemprov Sulbar untuk membuka secara transparan kepada publik:
-
belanja perjalanan dinas seluruh OPD
-
biaya seremoni dan kegiatan seremonial
-
pengadaan barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik
Jika efisiensi dilakukan secara serius pada pos-pos tersebut, HIPERMAJU meyakini kebutuhan Rp25,5 miliar untuk THR PPPK bukanlah angka yang mustahil dipenuhi.
Masalahnya bukan semata kekurangan uang, tetapi ketidakberanian pemerintah mengubah prioritas anggaran.
DPRD Tidak Boleh Diam
Sebagai lembaga pengawas anggaran, DPRD Provinsi Sulawesi Barat tidak boleh bersikap pasif dalam persoalan ini.
HIPERMAJU mendesak DPRD untuk segera memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka agar publik dapat mengetahui secara jelas arah kebijakan fiskal pemerintah daerah.
Mahasiswa Akan Mengawal
HIPERMAJU menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam ketika hak aparatur negara diperlakukan secara tidak adil.
Narasi “keterbatasan fiskal” tidak boleh menjadi tameng permanen bagi kegagalan perencanaan anggaran pemerintah.
Mahasiswa akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap keadilan anggaran.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi manajer angka dalam APBD.
Ia harus menjadi pemimpin yang adil bagi seluruh aparatur dan rakyatnya.
By Adhie
