oleh

Diklat Calon Kepala Sekolah Dilakukan, 39 Calon Kepsek Ikut

Majene,nuansainfo.com — Diklat Calon Kepala Sekolah kembali digelar di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Barat.

Diklat berjalan sekitar 3 bulan karena menggunakan pendekatan masuk pelatihan , keluar magang lalu masuk lagi. Pengajar dari Diklat dilakukan dari Universitas Negeri Makassar.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene, Nurdin mengatakan, penyiapan calon kepala sekolah. dilakukan berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2018.

“Tahapan untuk bisa menjadi kepala Sekolah pertama harus memiliki syarat Administrasi.
Syarat Administrasi yaitu Pangkat Minimal 3C serta telahlah Sertifikasi,” jelas Nurdin, Rabu (27/4).

Menurutnya, hal – hal lain yang diatur dalam Permendikbud tersebut selanjutnya memiliki STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) Diklat Calon Kepala Sekolah.

“Karena dia harus memiliki STTPP maka calon kepsek harus Diklat. Proses Diklat diawali dengan seleksi substansi. Tapi seleksi substansi baru bisa dilakukan setelah memenuhi syarat administrasi,” ujarnya.

Lanjutnya, setelah seleksi substansi  yang dilakukan oleh LP2KS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) yang hanya ada satu di Indonesia yang berkedudukan di Solo. Maka hasil dari seleksi itulah yang lulus bisa ikut Diklat Calon Kepsek.

“Kemarin yang mengikuti Diklat 40 Calon Kepsek. Yang sampai selesai 39. Satu mundur karena pengaruh gempa. Nah setelah ikut Diklat calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus diberikan STTPP,” kata Nurdin.

“Satu lagi syarat menjadi bahan pertimbangan untuk bisa diangkat menjadi kepsek setelah memiliki STTPP, misalkan ada kosong di Sekolah ada namanya diatur Kemendikbud tim pertimbangan pengangkatan kepsek. Ketuanya adalah Sekretaris Daerah. Ini dirapatkan lalu hasil rapat baru diusulkan ke Bupati. Misalkan ada sekolah kosong makanan siapa yang akan mengisi itu, jawabannya hasil rapat yang dipimpin Sekda. Karena secara struktur ketua tim pertimbangan adalah Sekda. Nah itu yang diusulkan ke Bupati. Dan berdasarkan usulan itu maka Bupati bisa memberi pertimbangan tapi hanya sebatas melakukan penukaran bukan merubah. Yang penting nama yang dimasukkan itu ada dalam daftar yang diusulkan atau hasil rapat. Maka setelah itulah Bupati menetapkan membuatkan SK dan maka defenitif lah dia jadi Kepsek. Dan orang yang memiliki STTPP maka dia memiliki nomor registrasi kepsek dan hanya dikeluarkan Kemendikbud termasuk STTPP juga dikeluarkan oleh Kemendikbud melalui Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan,” tegas Nurdin kembali.

Dengan adanya Diklat ujar Nurdin, diharapkan agar lahir Kepsek yang lebih berkualitas karena paham tugas pokoknya setelah di Diklat. Bukan menjalani tugas alami tanpa mengetahui apa tugas pokoknya.

(Vino/Adv)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed