oleh

Beberkan Rapat Tertutup Gabungan Ketua Komisi DPRD Sulbar, Rahim: Pengelolaan Anggaran Aset Daerah Perlu Perbaikan

NUANSAINFO.COM, Mamuju – Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakya(DPR) Provinsi Sulawesi Barat (Sul-Bar) dari Fraksi Nasdem, Abdul Rahim, membeberkan hasil rapat dari seluruh pimpinan komisi, bahwa hasil rapat tersebut lebih kepada ramperda laporan pertanggung jawaban, Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019.

Menurut Rahim Hasil rapat tersebut “semua pimpinan komisi sudah melaporkan tata kelola keuangan dan juga hasil kunjungan kerja di semua enam (6) Kabupaten di Sulawesi barat.” Kata Rahim, usai rapat tertutup, di diruangan Ketua DPR Provinsi, 20 Juli 2020

Lanjut Rahim, Dari seluruh rekomendasi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa arah dan tujuan kita harus lebih kepada pada Pemerintah Sulawesi barat. Utamanya dalam mengelola keuangan, agar benar-benar mengikuti peraturan perundang-ungangan yang ada.

“Soal ranperda, laporan pertanggung jawaban, DPR melihat bukan hanya soal aspek kepatuhan aturan pengelolaan anggaran, akan tetapi lebih dari itu. Ada banyak hal yang harus diberikan perhatian khusus oleh pemerintah Provinsi seperti pengelolaan aset yang di berikan oleh Badan Pemerikasa Keuangan (BPK) seperti dana bos, itu juga diminta agar lebih di perbaiki, standar oporasional (SOP) di Dinas Pendidikan Provinsi”. Lanjutnya

Termasuk dalam memastikan dana bos tersebut, bahwa yang di kelola oleh seluruh Sekolah Menegah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di enam (6) kabupaten, “Itu benar-benar berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan proses belajar mengajar dari segala aspek yang ada di sekolah. Tidak terlepas dari aspek transparansi dan aspek akuntabilitas itu harus benar-benar terjamin”. Bebernya

Dia juga mengungkapkan, Dari empat (4) ketua komisi DPRD Sulbar semuanya hadir dalam rapat tertutup, adapun acuan yang di dipedomani adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019, kita sudah dalam WTP. Artinya bahwa kita tidak pernah cacat dalam mengelolah keuangan, akan tetepi DPR tidak akan sampai di situ.

“Apakah WTP tersebut sudah dianggap memenuhi ekspektasi publik, tentu tidak, karena BPK itu hanya melihat hasil tata kelola keuangan. Berbeda dari DPR itu sendiri, kami harus melihat lebih jauh dari pada itu bahwa, Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus berorientasi asas manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat”. Pungkasnya (Rls/Adv)

Penulis: Nuansainfo.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed